MINI

files >> C:/SiakApp/web/info_menu/PP/HTML/PP_PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.htm
 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>01. Pendaftaran Penduduk</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link href="01.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<style type="text/css">

body,td,th {
	color: #FFFFFF;
}
</style>
<link href="../../css_type.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<style type="text/css">
<!--
body {
	background-image: url(../../popup_bg.jpg);
}
.style1 {
	color: #FFFF00;
	font-weight: bold;
}
-->
</style></head>

<body leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">
<table width="600" border="0" cellpadding="5" cellspacing="5">
  <tr> 
    <td>
      <div align="center" class="style1">PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</div>
      <br></td>
  </tr>
  <tr> 
    <td><div align="center">
      <p>&nbsp;</p>
      <p>Pasal 45</p>
    </div><br>
        Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi 
        :<br>
        a. Penduduk korban bencana alam;<br>
        b. Penduduk korban bencana sosial;<br>
        c. Orang terlantar; dan<br>
        d. Komunitas terpencil.</td>
  </tr>
  <tr> 
    <td><div align="center">
      <p>&nbsp;</p>
      <p>Pasal 46</p>
    </div><br>
      (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial 
      sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh 
      Instansi Pelaksana dengan menyediakan:<br>
      a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;<br>
      b. Formulir pendataan;<br>
      c. Dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Instansi Pelaksana.<br>
      (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf 
      c, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:<br>
      a. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan;<br>
      b. Formulir pendataan.<br>
      (3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf 
      d, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:<br>
      a. Formulir keterangan atau pengakuan dari Kepala Suku/Adat setempat;<br>
      b. Formulir pendataan.<br>
      (4) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan Tim Pendataan 
      yang dibentuk oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.<br></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="center">
      <p>&nbsp;</p>
      <p>Pasal 47</p>
    </div><br>
      (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial 
      sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilakukan dengan tata cara:<br>
      a. mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara;<br>
      b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;<br>
      c. melakukan verifikasi dan validasi;<br>
      d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; 
      dan<br>
      e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas 
      dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.<br>
      (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), 
      dilakukan dengan tata cara:<br>
      a. membuat data lokasi orang terlantar;<br>
      b. mendatangi orang terlantar;<br>
      c. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;<br>
      d. melakukan verifikasi dan validasi;<br>
      e. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; 
      dan<br>
      f. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar.<br>
      (3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 
      (3), dilakukan dengan tata cara:<br>
      a. mendatangi lokasi komunitas terpencil;<br>
      b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk; <br>
      c. melakukan verifikasi dan validasi;<br>
      d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; 
      dan<br>
      e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Tanda Komunitas.<br>
      (4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan 
        Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana 
        dimaksud pada ayat (1) huruf e, Surat Keterangan Orang Terlantar sebagaimana 
        dimaksud pada ayat (2) huruf f dan Surat Keterangan Tanda Komunitas sebagaimana 
        dimaksud pada ayat (3) huruf e.<br>
       (5) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar 
        bagi Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dokumen kependudukan sesuai 
        dengan peraturan perundangan-undangan.
      
    </td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>